Wawasan Majene – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene (BKAD) memberikan klarifikasi resmi terkait isu hak guru yang diduga diendapkan di Kas Daerah (Kasda). Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat sekaligus menjawab keresahan para tenaga pendidik.
Isu tersebut mencuat setelah adanya keluhan terkait keterlambatan pembayaran hak-hak guru, yang kemudian dikaitkan dengan dugaan dana sudah tersedia namun belum disalurkan dari Kasda.
Penjelasan Resmi BKAD Majene
Kepala BKAD Majene menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah dengan sengaja mengendapkan dana yang menjadi hak guru. Menurutnya, seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyaluran hak pegawai dan tenaga pendidik, dilakukan berdasarkan mekanisme dan regulasi yang berlaku.
BKAD hanya berperan sebagai pengelola kas dan penyalur anggaran sesuai dokumen dan permintaan pembayaran yang telah diverifikasi secara administratif dan teknis.
Mekanisme Penyaluran Anggaran
Dalam penjelasannya, Kepala BKAD menerangkan bahwa pencairan dana harus melalui beberapa tahapan, mulai dari kelengkapan administrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, verifikasi dokumen, hingga proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Apabila terdapat keterlambatan, hal tersebut umumnya disebabkan oleh proses administrasi yang belum lengkap atau adanya penyesuaian regulasi, bukan karena dana sengaja ditahan di Kasda.
Baca juga: Kemenkum Sulbar Fasilitasi Garam Kristal Majene Sertifikat IG
Koordinasi dengan OPD Teknis
BKAD Majene menekankan pentingnya koordinasi antara OPD teknis, khususnya dinas yang membidangi pendidikan, agar proses pencairan hak guru dapat berjalan tepat waktu. Kelengkapan dokumen dan kesesuaian data menjadi faktor utama dalam mempercepat penyaluran anggaran.
BKAD juga membuka ruang komunikasi dengan OPD terkait untuk menyelesaikan setiap kendala yang muncul di lapangan.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Menanggapi isu yang berkembang, Kepala BKAD Majene menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Setiap rupiah yang masuk dan keluar dari Kasda tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
BKAD memastikan bahwa hak-hak guru tetap menjadi prioritas dan akan disalurkan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
Harapan Tidak Terjadi Kesalahpahaman
Kepala BKAD berharap masyarakat, khususnya para guru, tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terkonfirmasi. Ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan komunikasi dan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan.
Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya memperbaiki sistem dan mempercepat proses penyaluran anggaran demi memastikan kesejahteraan para tenaga pendidik.
Dorong Perbaikan Sistem Keuangan Daerah
Ke depan, BKAD Majene juga mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan sistem digital dan peningkatan koordinasi lintas OPD diharapkan mampu meminimalisasi keterlambatan pembayaran hak pegawai, termasuk guru.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.
Penegasan Pemerintah Daerah
Dengan klarifikasi ini, BKAD Majene menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengabaikan atau menahan hak guru. Seluruh proses berjalan sesuai aturan dan akan terus dievaluasi agar pelayanan keuangan daerah semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara objektif dan konstruktif demi menjaga stabilitas serta kepercayaan publik.
