Wawasan Majene – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat berencana memperbaharui kerja sama dengan Institut Hasan Sulur. Pembaharuan kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan literasi hukum, serta penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat di Sulawesi Barat.
Rencana tersebut disampaikan dalam pertemuan antara jajaran Kemenkum Sulbar dan pimpinan Institut Hasan Sulur sebagai bagian dari evaluasi kerja sama yang telah berjalan sebelumnya.
Perkuat Sinergi Bidang Pendidikan dan Hukum
Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar menyampaikan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung tugas dan fungsi kementerian, khususnya dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Melalui pembaharuan nota kesepahaman (MoU), diharapkan kolaborasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
“Perguruan tinggi adalah mitra penting dalam membangun kesadaran dan budaya hukum di masyarakat. Kerja sama ini perlu terus diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini,” ujarnya.
Fokus pada Pengembangan SDM dan Literasi Hukum
Pembaharuan kerja sama ini akan difokuskan pada beberapa bidang utama, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan edukasi dan sosialisasi hukum, serta pelibatan akademisi dan mahasiswa dalam program-program Kemenkum Sulbar.
Institut Hasan Sulur diharapkan dapat berkontribusi melalui kajian akademik, penelitian hukum, serta kegiatan pengabdian masyarakat yang sejalan dengan program pemerintah.
Baca juga: Bom Ikan Rusak Terumbu Karang Majene
Dukung Tri Dharma Perguruan Tinggi
Pimpinan Institut Hasan Sulur menyambut baik rencana pembaharuan kerja sama tersebut. Menurutnya, sinergi dengan Kemenkum Sulbar sejalan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kerja sama ini juga dinilai membuka ruang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis di bidang hukum, baik melalui kegiatan magang, kuliah umum, maupun program pendampingan masyarakat.
Evaluasi dan Penyesuaian Program Kerja Sama
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga melakukan evaluasi terhadap program kerja sama sebelumnya. Evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian agar program yang disusun ke depan lebih relevan, aplikatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Beberapa program yang dibahas antara lain penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelajar dan masyarakat desa, serta penguatan riset hukum berbasis kearifan lokal.
Komitmen Kolaborasi Berkelanjutan
Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan dunia akademik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan hukum yang inklusif dan berkeadilan. Pembaharuan kerja sama dengan Institut Hasan Sulur diharapkan dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan program yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas perwakilan Kemenkum Sulbar.
