Wawasan Majene – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menekankan pentingnya peningkatan kualitas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) di Majene. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pembahasan dan pendampingan harmonisasi regulasi yang melibatkan pemerintah daerah setempat.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan setiap produk hukum daerah yang disusun memiliki kualitas yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Pentingnya Harmonisasi Regulasi
Perwakilan dari Kanwil Kemenkum Sulbar menjelaskan bahwa proses harmonisasi menjadi tahap penting dalam pembentukan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Melalui proses ini, substansi aturan dapat dikaji secara menyeluruh agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, harmonisasi juga bertujuan mencegah terjadinya tumpang tindih aturan serta memastikan regulasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif.
“Kualitas produk hukum daerah harus benar-benar diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya di kemudian hari,” ujar salah satu pejabat dalam kegiatan tersebut.
Baca juga: Terima Rapor Penilaian Ombudsman, Polda Sulbar Komitmen Tingkatkan Pelayanan
Dorong Regulasi yang Responsif
Kemenkum Sulbar juga mendorong agar Ranperbup yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Majene dapat bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Regulasi yang baik diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Dalam proses penyusunan, pemerintah daerah diminta memperhatikan aspek substansi, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta dampak implementasinya di lapangan.
Perkuat Sinergi Pemerintah Daerah
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum. Dengan adanya pendampingan dari Kemenkum Sulbar, diharapkan kualitas Ranperbup Majene semakin baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ke depan, koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan regulasi daerah diharapkan terus dilakukan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
